KAJIAN KEBIJAKAN INVESTASI OECD INDONESIA 2020.

Description

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif 1. Penilaian dan rekomendasi Pendahuluan Gambaran umum arah pembangunan Indonesia Demokratisasi dan desentralisasi terus berkembang walaupun bukan tanpa hambatan Sebelum masa pandemi, pertumbuhan ekonomi kuat dan stabil Sektor manufaktur terus menurun sebagai penyumbang PDB, tetapi ada pergeseran bertahap dari industri ekstraktif ke jasa Pertumbuhan yang berkelanjutan telah menurunkan angka kemiskinan tetapi perlu ada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Memperbaiki iklim usaha merupakan agenda utama pemerintah Pemerintah berupaya untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang menghambat perbaikan iklim usaha Meskipun terjadi penurunan laju deforestasi baru-baru ini, polusi dan deforestasi masih mengancam kelestarian lingkungan FDI telah memainkan peran penting di Indonesia tetapi masih dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia berpotensi menjadi tujuan utama FDI di ASEAN, tetapi reformasi iklim investasi akan membuatnya lebih kompetitif FDI berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan tetapi dampaknya masih dapat ditingkatkan Temuan utama dan rekomendasi untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia Pendekatan Indonesia terhadap FDI perlu lebih terbuka Rekomendasi kebijakan utama Perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa di Indonesia telah membaik tetapi masih memerlukan lebih banyak reformasi untuk membangun kepercayaan investor Rekomendasi kebijakan utama untuk kerangka hukum di Indonesia Rekomendasi kebijakan utama untuk kebijakan perjanjian investasi Mengedepankan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dapat mendukung suksesnya strategi dalam menarik FDI dan mendorong iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan Rekomendasi kebijakan utama untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab Promosi dan fasilitasi investasi merupakan komponen kunci pemulihan Indonesia dari krisis COVID-19 yang perlu ditingkatkan Rekomendasi kebijakan utama untuk promosi dan fasilitasi investasi Rekomendasi kebijakan utama terkait insentif pajak untuk investasi Desentralisasi hadir dengan peluang dan tantangan terhadap iklim investasi dan pembangunan daerah Rekomendasi kebijakan utama Referensi 2. Tren dan dampak FDI di Indonesia Kesimpulan dan arahan kebijakan Arahan kebijakan utama FDI dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia Meningkatkan produktivitas Menciptakan pekerjaan yang lebih layak, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesetaraan gender Transisi menuju ekonomi rendah karbon dan hemat energi Tren FDI Bagian FDI dari PDB akhir-akhir ini telah turun Investasi Greenfield mendominasi sektor manufaktur, sementara kesepakatan M&A banyak ditemukan pada sektor primer dan jasa FDI Manufaktur menyumbang bagian terbesar tetapi jumlahnya menurun Sebagian besar FDI ke Indonesia berasal dari Singapura dan Jepang Kualitas FDI Perusahaan asing menghasilkan efek ekonomi langsung yang signifikan Perusahaan asing lebih memilih integrasi GVC di Indonesia FDI mendukung peningkatan produktivitas dalam perekonomian FDI lebih banyak di sektor-sektor yang lebih produktif Perusahaan Indonesia mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan manfaat dari limpahan positif FDI Hubungan bisnis dengan perusahaan asing cukup signifikan FDI memiliki efek beragam pada hasil pasar tenaga kerja Perusahaan asing beroperasi di sektor-sektor dengan upah lebih tinggi dan membayar karyawan mereka lebih banyak Perusahaan asing dan domestik tidak berbeda secara sistematis dalam hal intensitas keterampilan Perusahaan asing beroperasi di sektor yang didominasi laki-laki tetapi lebih inklusif gender FDI memengaruhi target lingkungan dengan cara yang kontras FDI masuk ke sektor yang lebih menghasilkan polusi, tetapi perusahaan asing lebih hemat energi FDI dalam energi terbarukan relatif rendah tetapi terus tumbuh Referensi Annex 2.A. Metodologi penghitungan indikator Tipe 1 dan 2 Indikator Tipe 1 Indikator Tipe 2 3 Mengkaji ulang regulasi FDI di Indonesia Kesimpulan dan rekomendasi utama Rekomendasi kebijakan utama Mengapa hambatan terhadap FDI penting bagi Indonesia? Terlepas dari liberalisasi yang cukup penting di masa lalu, regulasi investasi asing di masih Indonesia masih saran pembatasan Tindakan diskriminatif terhadap investor asing akan merugikan konsumen dalam negeri, serta perusahaan di industri hilir Pembatasan modal asing adalah jenis hambatan paling umum terhadap FDI, tetapi kebijakan operasional lainnya juga sangat signifikan di Indonesia Persyaratan konten lokal yang ketat di beberapa sektor menambah rintangan dalam mengundang investasi asing di Indonesia UU Omnibus Cipta Lapangan Kerja: masalah akses pasar yang perlu dipertimbangkan Reformasi yang ambisius diperlukan untuk membawa Indonesia semakin dekat pada tingkat keterbukaan FDI di ASEAN Dampak dari reformasi FDI secara substansial bisa sangat besar Menjaga 'pencapaian' UU Penanaman Modal 2007 Referensi Annex 3.A. Catatan Teknis Uraian shift-share pertumbuhan nilai FDI masuk di Indonesia, 2010-18 Tren FDI horizontal dan vertikal di Indonesia: 1997-2017 Pembatasan FDI sektor jasa berdampak pada aktivitas manufaktur Annex 3.B. Beberapa contoh persyaratan konten lokal di Indonesia 4 Perlindungan Penanaman Modal dan Penyelesaian Sengketa Ringkasan dan Rekomendasi Utama Rekomendasi kebijakan utama untuk kerangka hukum dalam negeri Rekomendasi kebijakan utama untuk kebijakan perjanjian penanaman modal Perlindungan terhadap penanam modal menurut UU Penanaman Modal Terdapat kemajuan signifikan dalam perbaikan sistem administrasi pertanahan, namun peraturan kepemilikan lahan perlu diperjelas Peraturan Kepemilikan Lahan Sertifikat dan administrasi pertanahan Dibutuhkan langkah lebih jauh untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan terhadap HAKI Reformasi bertahap telah memperbaiki sistem pengadilan, tetapi dibutuhkan langkah berani untuk menjawab isu-isu lama Banyak penanam modal yang tetap lebih memilih arbitrase dan APS dibandingkan litigasi Momentum perubahan perlu dipertahankan untuk memperbaiki iklim regulasi yang kondusif bagi perekonomian digital Upaya berkelanjutan untuk mengatasi korupsi, merampingkan birokrasi, dan memperbaiki kerangka peraturan untuk penanam modal Perjanjian Penanaman Modal Indonesia Cakupan perjanjian atas saham PMA langsung inward dan outward untuk Indonesia Perkembangan Sejak Tinjauan Kebijakan Penanaman Modal OECD yang Pertama Penggunaan perjanjian: gugatan ISDS menurut perjanjian penanaman modal Indonesia Kebijakan Perjanjian Penanaman Modal Indonesia Ketentuan “perlakuan adil dan setara” yang ambigu menimbulkan risiko dan potensi kerugian serta harus diatasi sejauh memungkinkan Ketentuan perlakuan yang sama, Most-Favoured Nation (MFN), dalam perjanjian investasi Indonesia mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak disengaja Perjanjian Indonesia umumnya tidak mendefinisikan “pengambilalihan tidak langsung” Ketentuan yang spesifik atau kejelasan tentang penyelesaian sengketa pengusaha-negara (ISDS) dalam perjanjian investasi Indonesia relatif minim Aspek lain yang berpotensi disertakan dalam pembaruan perjanjian investasi Ketentuan perlindungan penanaman modal yang lebih jelas dan spesifik dapat menunjukkan niat pemerintah dan memastikan tersedianya ruang kebijakan bagi peraturan pemerintah Perjanjian penanaman modal bisa dijadikan alat untuk meliberalisasi rezim penanaman modal domestik Pendekatan berbeda bagi gugatan reflective loss dalam ISDS Peluang peran perjanjian investasi untuk menegakkan tanggung jawab investor Evaluasi tumpang tindih antara perjanjian penanaman modal Evaluasi tumpang tindih perjanjian penanaman modal dengan hukum domestik Membuat pendekatan untuk mencegah gugatan ISDS dan manajemen perkara ISDS Pertimbangan prosedural: pengunduran diri dan negosiasi ulang perjanjian Daftar Pustaka Annex 4.A. Ringkasan Perjanjian Penanaman Modal Indonesia 5 Mempromosikan dan mendukung perilaku bisnis bertanggungjawab Rangkuman Rekomendasi kebijakan utama tentang perilaku bisnis bertanggungjawab Cakupan dan pentingnya perilaku bisnis bertanggungjawab Dari risiko menuju ketahanan: RBC dan COVID-19 Indonesia memiliki sejarah di dalam mempromosikan tanggung jawab sosial di dalam operasional bisnis COVID-19 telah menempatkan Indonesia pada titik kritis di dalam perkembangan ekonomi dan sosialnya Membandingkan upaya-upaya keberlanjutan dengan standar-standar RBC internasional dapat berdampak pada kejelasan yang lebih baik di pasar serta mempromosikan perdagangan dan investasi Integrasikan referensi yang eksplisit tentang RBC di dalam strategi-strategi serta upaya-upaya kunci yang sedang berlangsung Membingkai ulang pembicaraan tentang operasional bisnis yang telah ada Upaya mempercepat RBC di sektor keuangan Memberikan sinyal ke pasar dengan mengarahkan BUMN ke RBC dan memastikan pertumbuhan di masa depan tidak memperburuk tantangan yang ada sekarang ini Memimpin dengan memberi contoh untuk memastikan bahwa upaya-upaya infrastruktur dan konektivitas berkelanjutan Memerangi korupsi dan mempromosikan integritas bisnis Referensi 6 Promosi dan fasilitasi investasi di Indonesia Rangkuman dan rekomendasi utama Rekomendasi utama untuk promosi dan fasilitasi investasi Rekomendasi utama terkait insentif pajak untuk investasi Gambaran umum kerangka institusi untuk promosi dan fasilitasi investasi di Indonesia BKPM sebagai IPA nasional utama: perbandingan (benchmarking) dan analisis karakteristik BKPM Fitur organisasi utama Lingkup dan keragaman mandat BKPM Kebijakan tata kelola BKPM Rincian bauran aktivitas BKPM Memfasilitasi investasi – baik dari perusahan yang baru masuk dan yang sudah ada Reformasi perizinan usaha: upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi investasi baru Online Single Submission: upaya untuk meningkatkan lingkungan bisnis Agenda yang belum selesai Reformasi yang semakin ambisius untuk meningkatkan lingkungan bisnis Menjaga dialog konstruktif dengan pemangku kepentingan untuk iklim bisnis yang semakin membaik Berkonsultasi dengan sektor swasta dan mengadvokasi kebijakan yang lebih baik Aftercare sebagai saluran untuk menghindari perselisihan dan mempromosikan keterkaitan bisnis Upaya promosi investasi Memprioritaskan FDI dan merancang strategi promosi investasi yang dirancang dengan baik Peran kebijakan berbasis kawasan dalam mempromosikan FDI Gambaran umum perpajakan perusahaan di Indonesia Tarif pajak penghasilan perusahaan sejalan dengan tarif rata-rata ASEAN Tax reform and COVID-19 policy response Reformasi pajak dan respons kebijakan COVID-19 Peran insentif investasi di Indonesia Pergeseran bertahap ke insentif berbasis biaya merupakan perkembangan positif Industri perintis yang memenuhi syarat untuk tax holiday dalam jumlah besar Tunjangan investasi diperluas ke lebih banyak investor Tujuan kebijakan tunjangan investasi 30% kurang jelas Sumber: OECD elaborasi berdasarkan undang-undang nasional (Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019, Kemenkeu Peraturan No. 128/2019, Peraturan Pemerintah Nomor 78/2019, Peraturan Pemerintah Nomor 45/2019, Kemenkeu Peraturan No. 128/2019, Depkeu Peratur... Pengembangan keterampilan target pengurangan dan inovasi yang lebih ditingkatkan Insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus Konsolidasi insentif dalam undang-undang perpajakan meningkatkan transparansi Peninjauan rutin atas insentif pajak meningkatkan efisiensi kebijakan Mempromosikan tinjauan rutin sektor dan kegiatan yang diuntungkan Melanjutkan pelaporan pengeluaran pajak tahunan dan memperluas analisis biaya-manfaat Meningkatkan dialog regional tentang penggunaan insentif pajak Daftar Pustaka 7. Kebijakan investasi dan pembangunan regional di Indonesia dengan desentralisasi Ringkasan dan rekomendasi kebijakan Rekomendasi kebijakan utama Proses desentralisasi Indonesia: agenda reformasi yang belum selesai Geografi investasi di Indonesia yang terdesentralisasi Desentralisasi berbarengan dengan penurunan disparitas investasi antar daerah Investasi asing secara geografis lebih terkonsentrasi daripada investasi domestik Kesenjangan wilayah memengaruhi geografis FDI dan dampak pembangunannya Variasi regional dalam kemudahan berbisnis tetap ada meskipun ada perbaikan Ketimpangan spasial dalam infrastruktur terus menjadi tantangan bagi konektivitas Tata kelola daerah yang lebih baik dapat membuka investasi di kegiatan non-sumber daya Meningkatkan kemampuan UKM di wilayah yang kurang berkembang akan meningkatkan dampak FDI Berinvestasi dalam keterampilan merupakan prioritas untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah Kebijakan daerah telah membentuk iklim investasi Indonesia tetapi koherensi kebijakan terbatas Fasilitasi investasi melalui lensa pemerintah daerah Kebijakan regional terkait investasi dengan hasil sosial dan lingkungan Upah minimum wajib harus terus mencerminkan biaya hidup di daerah Proyek Satu Peta harus meningkatkan perencanaan penggunaan lahan di daerah yang kurang berkembang Beberapa pemerintah daerah mungkin mengalihkan regulasi lingkungan dari tujuan awalnya Tumpang tindih dan pertentangan kebijakan investasi pusat dan daerah tetap bertahan Reformasi yang sedang berlangsung bercita-cita untuk menyelaraskan peraturan tetapi memusatkan pembuatan kebijakan Promosi investasi daerah: Strategi berbasis tempat dan daya tarik Promosi investasi terdesentralisasi Mekanisme untuk menyesuaikan promosi investasi nasional dengan kondisi lokal Kebijakan berbasis kawasan untuk menarik perusahaan asing dengan keuntungan produktivitas tinggi Tujuan kawasan telah berubah seiring waktu dengan kebijakan berbasis tempat yang berkembang KEK merupakan kebijakan baru pemerintah untuk menarik investasi di luar Jawa Kebijakan KEK secara bertahap harus bergeser dari mengandalkan insentif pajak menjadi memfasilitasi lingkungan bisnis yang lebih kondusif Daftar Pustaka